PSAKI – LANJUTAN 20: Pasal 7 – Robertus Ismono

by

Pasal 7 polis merupakan kelanjutan Pasal 5 yang mencantumkan ketentuan dasar prosedur klaim, dimulai dengan ketentuan tentang pemberitahuan kepada Penanggung atas terjadinya kerugian/kerusakan (Pasal 5) dilanjutkan dengan mengisi formulir, menyerahkan kopi polis, menyerahkan laporan rinci dan memberikan keterangan dan bukti yang relevan.

Ketentuan untuk mengisi formulir dan menyerahkan (tanda) bukti keikutsertaan (dalam hal ini berupa kopi polis) merupakan hal yang umum disyaratkan di hampir semua segi kegiatan, dimulai dari contoh hal yang sederhana seperti mengisi formulir (kartu) absen dan menunjukkan kartu karyawan, mengisi slip penarikan tunai dan menyerahkan kopi KTP dan lainnya sampai yang lebih rumit.

Ketentuan mengenai laporan rinci dan bukti sebenarnya juga merupakan suatu ketentuan umum dalam hal mengajukan klaim/tuntutan/gugatan. Dalam hukum akan sulit berhasil bila tuntutannya tidak jelas/tidak ada maupun bukti yang tidak jelas/cacat/tidak ada.

Meskipun telah dicantumkan di dalam polis dan merupakan hal yang wajar dan berlaku umum, namun beberapa Tertanggung berkeberatan mematuhi ketentuan ini dengan berbagai alasan yang berbeda. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa broker akan memberi dukungan kepada Tertanggung atas sikapnya atau bahkan memanasi Tertanggung, seperti juga beberapa (oknum) asuransi ataupun penilai kerugian, dapat diduga dengan maksud tertentu, terlepas dari apakah hasilnya Tertanggung akan rugi (atau untung). Sikap tidak patuh ketentuan ini dalam jangka pendek memang kadang-kadang dapat saja menguntungkan Tertanggung (meskipun juga dapat merugikan) dan broker/Penanggung/penilai kerugian tersebut (karena membuat jasa untuk (calon) Tertanggung mereka), namun dalam jangka panjang dapat menghancurkan mereka sendiri, atau bahkan membuat industri terpuruk.

Di sisi lain ada keluhan umum dari beberapa Tertanggung (bahkan juga Penanggung) mengenai penerapan dari ‘keterangan dan bukti yang relevan, wajar dan patut diminta Penanggung’. Bilamana ganti rugi yang (akan) diberikan menjadi tanggungan Penanggung sendiri, tanpa Penanggung tersebut mengajukan tuntutan ke Penanggung Bersama atau Reasuransi/Penanggung Ulang, maka tentunya ia lebih bebas untuk membatasi permintaannya akan keterangan/bukti yang diperlukan. Namun sebaliknya bila Penanggung memerlukan pembayaran dari Penanggung Bersama dan/atau Penanggung Ulang, apalagi bila mereka menganut kebiasaan international. Contoh: harta benda dipertanggungkan ke asuransi A, yang kemudian mempertanggungkan bersama ke asuransi B, serta mempertanggungkan ulang ke reasuransi C. Bila asuransi B, atau reasuransi C mempertanggungkan kembali ke suatu reasuransi luar, maka mereka harus mengikuti kaidah international, meskipun polisnya PSAKI. Kaidah ini meliputi luas keterangan atau bukti, pengertian, proxima causa dll.

Luasnya keterangan dan bukti yang diperlukan telah disusun oleh FOC (Fire Offices’ Committee).
Keterangan ini meliputi:
1. latar belakang lokasi/tempat;
2. latar belakang usaha;
3. penemuan kerugian/kerusakan;
4. penyebab;
5. penjalaran dan terhentinya api;
6. pemadaman;
7. jenis dan luas kerusakan;
8. tindakan untuk mengurangi kerugian/kerusakan;
9. syarat wajib;
10. keterlibatan pihak ketiga;
11. cadangan ganti rugi;
12. penunjukan penilai kerugian;
13. tuntutan dan penilaian ganti rugi;
14. barang milik pihak ketiga;
15. kecukupan Harga Pertanggungan;
16. rongsokan;
17. jaminan oleh polis lain dan tanggung bersama;
18. sisa cadangan ganti rugi (bila ada  uang muka);
19. kuasa untuk membayar ke pihak ketiga (bila ada); dan
20. pernyataan puas dari Tertanggung.

Dengan sekedar menyimak adanya 20 kelompok keterangan/bukti yang diperlukan seperti diatas, maka Tertanggung/Penanggung mudah berkeluh kesah, belum lagi setelah mengenai perinciannya. Dalam kelompok 13. tuntutan dan penilaian ganti rugi, diperlukan bukti yang bisa cukup sederhana namun bisa sangat luas dan memerlukan ahli, penelitian dan peralatan tertentu. Dengan demikian sebenarnya proses yang benar dari suatu tuntutan ganti rugi memang tidak sederhana.

Bilamana dicermati, kita akan berkesimpulan bahwa tujuan dari pengumpulan semua keterangan diatas adalah untuk:
1. memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan Tertanggung sewaktu mengajukan permintaan pertanggungan (ketentuan polis BAB IV Pasal 1);
2. memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan Penanggung kepada Penanggung Bersama/Reasurangi sewaktu pengajuan permintaan bersama/ulang (kaidah serupa);
3. memeriksa kebenaran laporan penilai kerugian; dan meskipun tidak tersirat tentunya juga dipakai sebagai:
4. referensi perpanjangan polis (ataupun pertanggungan ulang pada umumnya). Dengan adanya keperluan Reasuransi atas butir 2,3 dan 4, maka mengabaikan prosedur tuntutan ganti rugi akan membuat Penanggung memperoleh dampak buruk dari Reasuransi, yang akan terasa nyata pada perpanjangan pertanggungan dan klaim dengan jumlah besar. Sebagai penilai kerugian, penulis tidak mempunyai pengalaman langsung dalam hal ini, pendapat ini disampaikan berdasar cerita dari teman-teman asuransi dan disampaikan sebagai masukan bagi (calon) Tertanggung.

 

Penulis
Ir Robertus Ismono ICA
Adjuster
Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Proteksi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *