PSAKI – LANJUTAN 19: PERMASALAHAN SISA BARANG – Robertus Ismono

by

Dalam tulisan terdahulu telah dibahas mengenai pengertian, dasar pencantuman di dalam polis, penerapan di dalam polis dan penerapan ketentuan polis. Sebelum berlanjut ke tulisan berikut, perlu disadari bahwa dalam tulisan terdahulu digunakan tinjauan dari sudut ‘bagian kerugian’ dan ‘bagian sisa barang’ Penanggung (dan Tertanggung), hal ini berdasarkan pada prinsip ‘meminimalkan kerugian’ dan bukannya ‘hak kepemilikan’ Penanggung atas sisa barang karena sisa barang dan segala macam hal yang terkait dengannya tetap menjadi milik Tertanggung (sampai saat ia dijual).

Permasalahan 1: kepemilikan atas sisa barang.
Selama sisa barang belum dijual, maka status sisa barang tersebut masih tetap milik Tertanggung. Artinya segala macam hal termasuk hak dan kewajiban tetap ada di Tertanggung, termasuk kewajiban Tertanggung yang diatur di dalam polis.
Dengan demikian Tertanggung tidak dapat memindahkan ke Penanggung kewajibannya untuk menjaga dan menyimpan sisa barang agar tidak berkurang nilai ekonomisnya,  tidak mengganggu lingkungan/umum, membayar pajak, memusnahkannya bila ditentukan oleh (peraturan) pemerintah dll.
Sebaliknya Penanggung juga tidak berhak untuk memindahkan, menggunakan ataupun menjual/memperdagangkan sisa barang tersebut. Penjualan sisa barang dilakukan oleh (atas nama) Tertanggung dengan bantuan koordinasi (penyelenggaraan) oleh Penanggung untuk menyimpulkan kerugian nyata dari Tertanggung dan meminimalkan kerugian yang terjadi.

Permasalahan 2: biaya untuk menjaga dan menyimpan sisa barang.
PSAKI tidak mencantumkan ketentuan bahwa Penanggung akan memberikan ganti rugi atas biaya yang diperlukan untuk menjaga dan menyimpan sisa barang. Ditambah dengan permasalahan 1 diatas, maka biaya ini menjadi tanggungan Tertanggung sendiri.
Bilamana Tertangung tidak ingin mengeluarkan biaya yang semakin besar maka ia harus melakukan tindakan yang diperlukan seperti:
1. segera mengurus ijin dari kepolisian (bila ada keterlibatan mereka) agar tempat kejadian dapat segera dibuka bagi pemeriksaan oleh Penanggung dan/atau pihak yang ditunjuknya sehingga proses tuntutan ganti rugi dapat dipercepat;
2. membantu pemeriksaan dengan menghadirkan pihak terkait (misal kepala gudang, tehnisi, saksi musibah) dan menyediakan sarana yang diperlukan (karyawan untuk menghitung (sisa) barang, alat timbang dll);
3. mengurus ke polisi untuk mendapatkan hasil penyelidikan mereka atas penyebab musibah (kebakaran);
4. membantu Penanggung dalam menjual sisa barang (misal mengurus surat, pajak, membantu peninjauan sisa barang oleh calon pembeli dll).

Permasalahan 3: penjualan sisa barang.
Seperti telah disampaikan diatas, sisa barang masih milik Tertanggung sampai ia dijual. Dengan demikian status penjualan sisa barang juga dilakukan oleh Tertanggung.
Namun dengan pertimbangan bahwa Penanggung:
1.mempunyai kepentingan untuk menyimpulkan kerugian Tertanggung sesungguhnya;
2. meminimalkan kerugian yang terjadi;
3. lebih berpengalaman dalam membantu menjual sisa barang;
4. mengenal banyak pembeli professional (salvage buyer), maka pada umumnya penyelenggaraan penjualan dilakukan oleh Penanggung atas ijin (kuasa/nama) Tertanggung.

Meskipun Tertanggung bukan pembeli sisa barang yang profesioanal, namun karena ia mengenal dengan baik barangnya dan kemungkinan untuk memanfaatkannya, maka Tertanggung juga dapat ikut mengajukan penawaran untuk membeli sisa barang tersebut. Mengganggap sisa barang sebagai ekonomis untuk diperbaiki (partial loss) hanya karena Tertanggung berniat untuk membeli sisa barang hanya akan mengundang permasalahan yang tidak perlu, karena salah satu alasannya adalah Tertanggung dapat membeli sisa barang tersebut melalui / dari pembeli professional.
Karena status sisa barang sebelum dijual adalah milik Tertanggung, maka uang hasil penjualan sisa barang harus diterima oleh Tertanggung. Atas persetujuan Tertanggung maka uang hasil penjualan ini dapat diterima oleh Penanggung untuk diserahkan bersama uang ganti rugi ataupun sebagai uang muka atas biaya perbaikan/penggantian/pemulihan yang disetujui untuk dilakukan oleh Penanggung.
Sebaiknya Penanggung tidak menerima uang hasil penjualan sisa barang ini bilamana Penanggung dapat tersangkut permasalahan lingkungan, hukum, pajak dan sebagainya yang seharusnya masih merupakan urusan Tertanggung.

Permasalahan 4: permasalahan yang timbul dari penjualan sisa barang.
Penjualan sisa barang sering menimbulkan masalah, baik dari Tertanggung, pembeli, pihak ketiga maupun penguasa.
Kadang Tertanggung tidak mau menyerahkan (sebagian) sisa barangnya, meminta (tambahan) biaya dari pembeli, mempersulit pengambilan sisa barang dan tindakan lainnya. Hal ini hanya akan menunda penyelesaian ganti rugi yang akan merugikan Tertanggung sendiri.
Sebaliknya dapat timbul masalah dari pembeli yang kadang mengambil (sisa) barang yang tidak termasuk dalam sisa barang yang dijual. Menyelesaikan masalah ini tidak selalu mudah. Untuk menghindari hal ini sebaiknya Tertanggung mengawasi pengambilan sisa barangnya.
Masalah yang timbul dari pihak ketiga (masyarakat sekitar, supplier, pabrikan dll) ataupun penguasa setempat harus diteliti siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, apakah Tertanggung, pembeli atau Penanggung.

Permasalahan 5: sisa barang dicuri /hilang.
Kewajiban Tertanggung sehubungan dengan sisa barang adalah menjaga dan menyimpannya sesuai ketentuan Pasal 6 butir 6.1. Permasalahan muncul bila sisa barangnya hilang / dicuri / dijarah. Pengecualian butir 1.1.1. PSAKI mengecualikan harta benda yang dipertanggungkan yang dicuri atau hilang. Berdasar pengecualian butir 1.1.1. ini dan ketentuan butir 6.1 maka PSAKI juga mengecualikan sisa barang yang dicuri atau hilang. Tetapi karena harta benda yang dipertanggungkan tersebut sudah rusak terlebih dulu maka hanya sisa barangnya (kalau belum rusak maka tidak disebut sisa barang) yang dikecualikan, sedangkan kerugian / kerusakan harta bendanya tidak dikecualikan (digunakan istilah tidak dikecualikan karena belum tentu layak mendapat ganti rugi, tergantung beberapa hal lain seperti apakah ketentuan premi dipenuhi, musibah dijamin, syarat wajib dipenuhi dll).
Dengan demikian bila nilai barang Rp 600, nilai sisa rongsokan Rp 125, maka yang dikecualikan adalah Rp 125 saja sehingga bila ada tanggung jawab polis maka ganti ruginya akan dikurangkan dengan (bagian) dari Rp 125 tersebut.

 

Penulis
Ir Robertus Ismono ICA
Adjuster
Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Proteksi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *