PSAKI – LANJUTAN 18: SISA BARANG – Robertus Ismono

by

Meskipun hanya dicantumkan secara singkat di dalam Pasal 6 dan Pasal 11 (butir 11.3 dan 11.4) ‘sisa barang’ dapat dan telah menimbulkan banyak masalah dan pendapat, baik mengenai pengertian, dasar pencantuman di dalam polis, penerapan di dalam polis, penerapan ketentuan polis, permasalahan yang ada dan sebagainya.

Pengertian.

Yang dimaksud dengan sisa barang (dalam versi bahasa Inggrisnya disebut salvage) adalah harta benda yang dipertanggungkan pada polis yang bersangkutan yang menjadi rusak karena musibah dan karenanya Tertanggung menuntut ganti rugi. Dengan demikian harta benda milik orang lain; harta benda milik Tertanggung yang tidak dipertanggungkan; harta benda milik Tertanggung yang dipertanggungkan pada polis lain; harta benda milik Tertanggung yang dipertanggungkan pada polis yang bersangkutan tetapi tidak rusak; maupun harta benda milik Tertanggung yang dipertanggungkan pada polis yang bersangkutan dan rusak tetapi tidak dituntutkan ganti ruginya, bukanlah sisa barang seperti yang dimaksudkan oleh polis.

Meskipun Penanggung (atau pihak yang ditunjuk olehnya seperti penilai kerugian) sering meminta Tertanggung untuk menyimpan harta bendanya yang selamat dari musibah, namun permintaan ini bukan sehubungan dengan ketentuan butir 6.1 polis (yang menwajibkan Tertanggung untuk menjaga dan menyimpan), namun sehubungan dengan Pasal 12 (yaitu untuk menyimpulkan terjadi/tidaknya Pertanggungan Di Bawah Harga).

Karena adanya pengertian ‘rusak’ diatas, maka ada yang menggunakan istilah ‘rongsokan’ untuk sisa barang ini, agar tidak rancu dengan barang yang tidak rusak atau selamat dari musibah.

Dasar pencantuman di dalam polis. Ketentuan mengenai sisa barang ini dicantumkan di dalam polis sesuai dengan ‘dasar utama pertanggungan’, yaitu kerugian / kerusakan / kepentingan yang benar-benar bersifat musibah dan tidak lagi dapat dihindari dan diminimalkan oleh Tertanggung. Karena sering kali sisa barang masih mempunyai nilai ekonomis maka dengan menjualnya kerugian Tertanggung – Penanggung dapat diminimalkan.

Penerapan di dalam polis. ‘Dasar utama pertanggungan’ ini diterapkan di dalam polis dalam bentuk ketentuan butir 6.1 yang mewajibkan Tertanggung untuk menjaga dan menyimpan sisa barangnya dan ketentuan butir 11.3 dan 11.4 dari Pasal 11 yang membatasi ganti rugi yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung.

Penerapan ketentuan polis. Untuk meminimalkan kerugian yang terjadi maka sisa barang dijual kepada penawar tertinggi. Selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan Pasal 12. Pertanggungan Di Bawah Harga.

Perhitungan yang dilakukan sehubungan dengan pertanggungan juga menganut prinsip yang sama dengan prinsip pada ‘kepemilikan bersama’. Pada kepemilikan bersama masing-masing pemilik mempunyai ‘hak atas bagian keuntungan’ dan ‘kewajiban atas bagian kerugian’ sesuai bagian/persentase kepemilikan masing-masing. Pada pertanggungan, masing-masing Penanggung dan Tertanggung mempunyai ‘hak atas bagian sisa barang’ dan ‘kewajiban atas bagian kerugian’ sesuai dengan bagian masing-masing. (hak masing-masing atas keuntungan hasil usaha pada prinsip syariah tidak dibahas disini). Besarnya bagian yang menjadi bagian Penanggung dihitung dari persentase Harga Pertanggungan terhadap nilai harta benda yang dipertanggungkan. Dan yang menjadi bagian Tertanggung adalah sisanya.

Bilamana Harga Pertanggungan mencukupi (sama dengan nilai harta benda yang dipertanggungkan) atau berlebih (lebih besar dari nilai harta benda yang dipertanggungkan), maka Penanggung memikul seluruh resiko yang dipertanggungkan dan berhak sepenuhnya atas nilai sisa barang, sebaliknya Tertanggung tidak memikul bagian dari resiko yang dipertanggungkan dan tidak mempunyai bagian dari sisa barang. Jadi bila nilai harta benda sebelum musibah adalah Rp 1,000 (Harga Pertanggungan adalah Rp 1,000 atau lebih) dan nilai sisa barang adalah Rp 125, maka Tertanggung akan memperoleh ganti rugi untuk rusak total sebesar Rp 1,000 yang berupa Rp 875 dari Penanggung dan Rp 125 dari penjualan sisa barang (yang merupakan bagian Penanggung).

Namun bila terjadi pertanggungan di bawah Harga (Harga Pertanggungan lebih kecil dari nilai harta benda yang dipertanggungkan), maka masing-masing Penanggung dan Tertanggung memikul bagian dari resiko yang dipertanggungkan dan mempunyai bagian dari sisa barang. Contoh: bila nilai barang Rp 1,000 dipertanggungkan sebesar Rp 800 dan nilai sisa barang Rp 125. Maka atas kerusakan total yang Tertanggung akan memperoleh ganti rugi sebesar Rp 800 (bagian Penanggung yang terdiri dari Rp 700 atas kerugian ditambah Rp 100 atas sisa barang) ditambah Rp 25 (bagian Tertanggung atas sisa barang). Selisih sebesar Rp 175 adalah tanggungan Tertanggung sendiri.

Dalam praktek, penerapan ketentuan diatas umumnya tidak dijelaskan secara rinci. Penanggung (maupun penilai kerugian yang ditunjuknya) hanya menyampaikan kewajiban Penanggung sebagai: (Harga Pertanggungan : Nilai harta benda yang dipertanggungkan) x (Kerugian – nilai sisa barang).

Dengan rumusan diatas dapat dihitung bagian kerugian Penanggung sebesar Rp 700 adalah (Rp 800 : Rp 1,000) x (Rp 1,000 – Rp 125). Sedangan bagian sisa barang Penanggung Rp 100 adalah (Rp 800 : Rp 1,000) x Rp 125, tanggungan Tertanggung Rp 175 adalah {(Rp 1,000 – Rp 800) : Rp 1,000} x (Rp 1,000 – Rp 125) dan bagian sisa barang Tertanggung sebesar Rp 25 adalah {(Rp 1,000 – Rp 800) : Rp 1,000} x Rp 125.

Dengan rumusan yang sama mudah dihitung untuk rusak sebagian. Contoh kerusakan yang terjadi sebesar Rp 600. Bagian kerugian Penanggung sebesar Rp 380 adalah (Rp 800 : Rp 1,000) x (Rp 600 – Rp 125), tanggungan Tertanggung sebesar Rp 95 adalah {(Rp 1,000 – Rp 800) : Rp 1,000} x (Rp 600 – Rp 125) dan bagian sisa barang masing-masing tetap sebesar Rp 100 dan Rp 25 seperti contoh perhitungan diatas.

Penulis
Ir Robertus Ismono ICA
Adjuster
Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Proteksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *